Kader Demokrat Jero Wacik dinilai sebagai contoh kegagalan Menteri ESDM
dari kalangan parpol. Menteri yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono kala itu terbukti melakukan korupsi ketika memimpin ESDM dan
divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor.
"Karena kita sudah banyak contoh kaya Jero Wacik misalnya," kata Pakar Ekonomi dan Energi Universitas Gajah Mada Fahmi Radhi, saat diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (20/08/2016).
Fahmi mengingatkan kegagalan Jero jangan sampai kembali diulangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih pengganti Arcandra Tahar. Menurut dia, menteri dari kalangan parpol yang memiliki kepentingan kelompok atau pribadi sangat mungkin menyalahgunakan kewenangan termasuk untuk beberapa proyek ESDM seperti Freeport, Blok Masela, dan Blok Mahakam.
"Dia orang punya kepentingan bisa diperpanjang kontraknya. Misalnya Jero Wacik diputuskan Blok Mahakam akan diperpanjang oleh Total, oleh Prancis tadi. Tapi kemudian setelah diganti Sudirman Said sudah jelas tegas bahwa Blok Mahakam diserahkan kembali pada Pertamina pada 2017," papar Fahmi.
"Nah ini kan (posisi Menteri ESDM) kepentingan strategis kalau menterinya terikat partai kepentingan yang dirugikan siapa? Rakyat," imbuh Ekonom UGM itu.
Fahmi menilai kebanyakan partai yang ada saat ini belum memiliki sistem di internal yang baik, sehingga apabila menteri ESDM berasal dari Parpol sangat mungkin melakukan korupsi demi kepentingan partainya sendiri.
"Kaya seperti sekarang ini, kan ketua partai harus punya uang, untuk jadi Presiden harus punya uang. Dari mana uang tadi kalau dia sebagai Menteri ESDM tadi maka dikhawatirkan akan memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia. Saya tegas Menteri ESDM harus nonpartisan, bukan partai," tandas dia.
"Karena kita sudah banyak contoh kaya Jero Wacik misalnya," kata Pakar Ekonomi dan Energi Universitas Gajah Mada Fahmi Radhi, saat diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (20/08/2016).
Fahmi mengingatkan kegagalan Jero jangan sampai kembali diulangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih pengganti Arcandra Tahar. Menurut dia, menteri dari kalangan parpol yang memiliki kepentingan kelompok atau pribadi sangat mungkin menyalahgunakan kewenangan termasuk untuk beberapa proyek ESDM seperti Freeport, Blok Masela, dan Blok Mahakam.
"Dia orang punya kepentingan bisa diperpanjang kontraknya. Misalnya Jero Wacik diputuskan Blok Mahakam akan diperpanjang oleh Total, oleh Prancis tadi. Tapi kemudian setelah diganti Sudirman Said sudah jelas tegas bahwa Blok Mahakam diserahkan kembali pada Pertamina pada 2017," papar Fahmi.
"Nah ini kan (posisi Menteri ESDM) kepentingan strategis kalau menterinya terikat partai kepentingan yang dirugikan siapa? Rakyat," imbuh Ekonom UGM itu.
Fahmi menilai kebanyakan partai yang ada saat ini belum memiliki sistem di internal yang baik, sehingga apabila menteri ESDM berasal dari Parpol sangat mungkin melakukan korupsi demi kepentingan partainya sendiri.
"Kaya seperti sekarang ini, kan ketua partai harus punya uang, untuk jadi Presiden harus punya uang. Dari mana uang tadi kalau dia sebagai Menteri ESDM tadi maka dikhawatirkan akan memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia. Saya tegas Menteri ESDM harus nonpartisan, bukan partai," tandas dia.

Belum ada tanggapan untuk "Jero Wacik Contoh Gagal Menteri ESDM dari Parpol"
Post a Comment
Silahkan Isi Komentar, Tanggapan, Kritik atau Saran dari Anda untuk Para Pembaca Sekalian. Hindari Komentar yang Mengarah kepada Konflik SARA. Terima Kasih atas Partisipasi yang Anda Berikan kepada Kami.