Eng Ing Eng.. Ada Dua Menteri Kabinet Terancam Direshuffle

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio mengungkapkan, pergantian Menteri atau Reshuffle  jilid II Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla (Jokowi-JK), hampir dipastikan jadi kenyataan atau keniscayaan. Menurutnya, setidaknya dua Menteri Kerja dan satu pejabat setingkat Menteri  terancam diganti, terutama dinilai dari kinerja, tekanan atau pengaruh Partai Politik, disamping masalah koordinasi antar menteri, sehingga sulit melakukan konsolidasi.
 
“Meskipun tidak ada kriteria dan para meter yang jelas untuk mengganti Menteri, tapi berdasarkan survei yang dipublis ke mass media, dua Menteri dan satu pejabat setingkat Menteri terancam diganti, apabila Presiden Joko Widodo melakukan rusheffle  jilid II,“ kata pengamat politik dari UI, Agung Suprio kepada wartawan, Kamis (5/11) di gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta.

Kedua Menteri yang dimaksud itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri BUMN Rini Soemarno, serta  pejabat setingkat Menteri adalah Jaksa Agung, HM Prasetio.

Alasan atau pertimbangan bagi Presiden Jokowi, untuk melaksanakan resheffle Kabinet Jilid II. Antara lain, terkait kinerja Menteri bersangkutan, faktor koordinasi, lemahnya sistim serta issu akan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemerintahan.

Dalam pandangan Agung,  bencana kabut asap sebagai akibat pembakaran hutan dan lahan dan tidak selesai-selesai dalam waktu selama 6 bulan, merupakan penilaian negatif bagi kinerja Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut dan LH) Siti Nurbaya.

Sedangkan, kinerja Menteri BUMN, Rini Soemarno, terkait  rencana pembangunan Kereta Api cepat Jakarta-Bandung yang ditolak berbagai pihak, disamping pandangan Parpol khususnya PDI-P yang kurang mendukung sosoknya.

Sementara, Jaksa Agung HM Prasetyo, dikaitkan dengan masalah yang dialami Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella –Gubernur Sumut Gatot  Pujo Nugroho.

“Jaksa Agung juga rentan kemungkinan untuk diganti, karena dinilai ambigu dalam penegakan hukum, sehingga kalau dipertahankan terus dikhawatirkan merusak citra Jokowi, kendatipun masih baru tersangkut belum terbukti,” kata Agung Suprio.

Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria  mengharapkan, reshuffle kabinet kerja jilid II, harus benar-benar berani keluar dari tekanan Parpol. Pasalnya, dalam setahun pemerintahan Jokow-JK  hampir semua sektor kehidupan turun drastis. Baik ekonomi, politik, rendahnya penyerapan anggaran, meningkatnya jumlah kemiskinan, pengangguran dan lain  sebagainya.

“Jadi, Presiden Jokowi harus berani keluar dari tekanan Parpol. Apalagi, koordinasi di internal kabinet belum berjalan sebagaimana diharapkan, bahkan kerap terjadi kegaduhan politik,” kata Achmad Riza, sembari memberikan contoh, statemen Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli dengan Wapres Jusuf Kalla, PDIP dengan Meneg BUMN Rini Soemarno.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu berpendapat, sesungguhnya waktu satu tahun sudah terlalu lama mewujudkan koordinasi dalam Kabinet, tapi nyatanya sangat jauh dari harapan masyarakat. Riza Patria juga melihat  janji-janji Jokowi masih belum  terpenuhi. Misalnya, koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kekuasaan, kabinet yang profesional, kabinet yang ramping dan pro rakyat.

Tweet

Postingan terkait:

— Add Comment — Nasional